KAJIAN HUKUM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DI PROPINSI LAMPUNG

Oleh: Muhammad Akib, S.H., M.H.
Lembaga Penelitian
Dibuat: 2009-03-18 , dengan 1 file(s).
Keywords: LINGKUNGAN, HUKUM, DAERAH IMPLEMENTASI
Subject: HUKUM LINGKUNGAN
Call Number: 344.046 Aki k C.1

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, maka di daerah
dibentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara kritis berbagai problematika pengaturan hukum mengenai wewenang dan kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah, khususnya di Propinsi Lampung.

Penelitian ini bertolak dari penelitian hukum normatif (dogmatig), kemudian
dilengkapi dengan penelitian lapangan (socio-legal research). Bahan yang digunakan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dianalisis secara dekriptifanalitik.
Hasil penelitian menunjukkan wewenang daerah dalam pengelolaan lingkungan tidal(
diatur melalui Perda dan hanya didasarkan PP No. 38 Tahun 2007 yang didasankan
pada pendekatan wilayah, bukan pendekatan ekosistem. Kelembagaan lingkungan
masih cukup banyak dengan tanpa koordinasi yang jelas. Model kelembagaan
"ideal" seharusnya berbentuk dinas, seperti dinas lingkungan hidup dan tata ruang.

Hubungi kami:

DL Name: Lampung University Library PublisherID: LAPTUNILAPP Organization: Lampung University Contact: Perpustakaan Universitas Lampung Address: Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 City: Bandar Lampung Region: Lampung Country: Indonesia Phone: 62-721-706352 Fax: 62-721-706351 Admin Email: dedi[at]unila.ac.id CKO Email: library[at]unila.ac.id

Sumber : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2009-muhammadak-1461